Penyerahan bantuan langsung tunai bagi masyarakat (BLT-Dana Desa)

PENYERAHAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DARI PEMERINTAH DESA MERAK KEPADA MSYARAKAT

Pada Maret 2020 pandemi Corona Virus Disease-2019 (COVID-19) resmi dinyatakan masuk ke Indonesia. Sejak itu, penyebarannya semakin meluas dan berkembang di hampir seluruh provinsi. Wabah ini diproyeksikan dapat menambah jumlah penduduk miskin Indonesia sekitar 3,6 juta jiwa pada akhir tahun 2020. Angka ini lebih tinggi dari data bulan September 2019.

Oleh karena itu, pemerintah Desa Merak memberikan bantuan langsung tunai bagi masyarakat yang bersumber dari Dana Desa atau disebut BLT-Dana Desa untuk mengurangi beban masyarakat miskin akibat dampak COVID-19.

Untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi COVID-19 pemerintah telah merancang beberapa program jaminan perlindungan sosial. Salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa), yaitu bantuan keuangan yang bersumber dari Dana Desa dan ditujukan bagi masyarakat miskin dan rentan yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama akibat wabah COVID-19. Masyarakat miskin dan rentan yang belum menerima bantuan dari skema jaminan kesejahteraan sosial lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) dan Kartu Prakerja berhak menerima bantuan ini.

Baca Juga:
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan / DBHCHT yang diadakan Pemkab Demak bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai Semarang

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. BLT-Dana Desa ini bebas pajak.

Jika kebutuhan desa melebihi ketentuan maksimal yang dapat dialokasikan oleh desa, maka Kepala Desa dapat mengajukan usulan penambahan alokasi Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai kepada Bupati/Wali Kota. Usulan tersebut harus disertai alasan penambahan alokasi sesuai keputusan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).

Dikutip dari https://www.bappenas.go.id/

Jadi yang Pertama Berkomentar

Leave a Reply